E-mail: dpmpptsp.paluta@gmail.com | Call: : -

SEJARAH

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Hal ini dapat meminimalisasi interaksi antara pemohon dengan petugas Perizinan dan meminimalisasi pungutan-pungutan tidak resmi.


Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sesuai Permendagri 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban untuk membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menangani bidang Perizinan. Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan wakil pemerintah dan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi. 


Maka berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan berusaha dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  merupakan unsur pendukung tugas Bupati :

  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan bidang pemerintah, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara terpadu serta pengawasan dan pengendaliannya dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian standarisasi dan sosialisasi serta pengawasan dan pengendalian;
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi;

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;

b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang penanaman modal, pelayanan perizinan bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta pengawasan dan pengendaliannya;

c. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan tugas bagian Sekretariat, Bidang-bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Pembinaan administrasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta administrasi perkantoran;

e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta pengawasan dan pengendaliannya dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, teknis, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;

f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;

g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Bupati melalui Sekretariat Dinas dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan  oleh Bupati.

2018 All Rights Reserved | by: DPMPTSP Kab.Padang Lawas Utara